Survei SMRC: Masyarakat Yakin Pejabat Pemerintah Terlibat Korupsi E-KTP

Survei SMRC Masyarakat Yakin Pejabat Pemerintah Terlibat Korupsi E-KTP

Survei SMRC: Masyarakat Yakin Pejabat Pemerintah Terlibat Korupsi E-KTP

POLITIKBERSUARA.TK – Polemik Hak Angket DPR untuk KPK membuat lembaga survey independen Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) membuat survei mengenai respons masyarakat Indonesia terhadap rencana DPR.

Menurut SMRC mayoritas masyarakat menolak Hak Angket DPR untuk KPK. Direktur program SMRC, Sirojudin Abbas, kuisiner survei berisi sejumlah pertanyaan dengan hasil mayoritas masyarkat menolak Hak Angket

Bahkan, dari hasil jajak pendapat, SMRC mengetahui, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah itu melebihi kepercayaan terhadap anggota dewan.

jelaspoker

“Sebanyak 64,4 persen masyarakat lebih percaya KPK dan hanya 6,1 persen percaya terhadap wewenang DPR,” ucap Sirojudin di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (15/6).

Dalam survei tersebut, SMRC mengetahui, responden mengetahui perkara mega korupsi e-KTP sebesar 62,8 persen, sedangkan cuma 37,2 persen responden ‘buta’ dengan kasus ini. Penelitian ini membuktikan, perkara e-KTP menyedot perhatian publik.

“Kami tanyakan apakah yakin atau tidakanggota DPR terlibat? 53,8 persen responden menjawab yakin dan 9,1 persen tidak yakin. Mayoritas jelas bahwa anggota DPR dan pejabat pemerintahan dinilai benar terlibat kasus korupsi tersebut,” jelas dia.

Lebih lanjut, mayoritas responden, menolak penggunaan hak angket DPR terhadap KPK. Sebanyak 65,0 persen menolak hak anget dan 29,5 persen dapat membenarkan hak angket berikut pansus hak angket.

“Rakyat Indonesia lebih percaya KPK daripada DPR dalam melaksanakan amanah konstitusional. Publik yakin hak angket sebagai langkah DPR melindungi anggota diduga terlibat korupsi e-KTP,” ucap Sirojudin.

Kesimpulan itu berdasarkan persentase responden penolak hak angket sebanyak 65,0 persen, yang di antaranya sebanyak 51,6 persen menyatakan setuju bahwa ada upaya melindungi anggota DPR.

“43,8 persen tidak menjawab. Memang akhirnya mayoritas percaya penggunaan hak angket salah, dan jelas DPR sedang melawan kehendak warga, pemilih menyatakan tidak dibenarkan adanya pansus itu,” tegas Sirojudin menambahkan

Survei SMRC berlangsung Mei 2017. Lembaga survei independen ini menggunakan seluruh warga negara dengan hak pilih dan usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

SMRC menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.500 responden. Mereka diambil dari pencatatan data populasi tiap desa atau kelurahan, kemudian dirampingkan sebanyak 5 RT sampai tinggal 2 KK saja.

Respons Rate atau responden yang berhasil diwawancarai ada sebesar 90 persen. Artinya sebanyak 1.350 berhasil dianalisis secara valid. Margin of error dari survei tersebut 2,7 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

“Daftarkan segera diri anda bersama kami di jelasbola, proses daftar-deposit-withdraw yang mudah dan cepat 24 jam, hanya dengan deposit 50 ribu saja anda sudah bisa bergabung bersama JELASBOLA Agen Judi Online Terpercaya”

JELASBOLA POSTING BANNER

Silahkan Hubungi Costumer Service JELASBOLA
Kami Siap Membantu Anda 24 jam non-stop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *