HTI Nilai Negara dalam Kondisi Aman

HTI Nilai Negara dalam Kondisi Aman

HTI Nilai Negara dalam Kondisi Aman

Politikbersuara – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menilai tidak ada kondisi genting yang bisa dijadikan alasan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Menurut Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, kondisi negara yang tidak genting tercermin dari sikap Presiden Joko Widodo dan Negara ini dalam keadaan aman dan konfusif saja tidak ada yang genting, jika genting tidak mungkin Presiden Jokowi bisa vlogging, selfie dikatakan Ismail pada saat ditemui oleh wartawan kami di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu 15 Juli 2017.

Karena menganggap kondisi negara aman, Perppu Ormas menurutnya disebut tak tepat diterbitkan pemerintah saat ini selain dikeluarkan dalam kondisi tidak genting, Perppu ormas juga dianggap menimbulkan multitafsir di masyarakat. Tudingan itu muncul setelah Ismail membaca bagian penjelasan Pasal 59 ayat 4 beleid tersebut Pasal 59 ayat 4 Perppu menjelaskan larangan untuk ormas. Salah satunya, ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

jelaspoker

Diterangkan dalam Pasal 59 ayat 4 penjelasannya itu multitafsir ada kalimat paham lain yang bertujuan mengganti dan mengubah Pancasila itu multitafsir serta menurut saya sangat berbahaya sekali. HTI menilai keluarnya Perppu ormas sebagai langkah pemerintah menjadikan kelompok Islam di Indonesia sebagai musuh.

Ismail menilai tidak adanya syarat proses peradilan untuk membubarkan ormas dalam Perppu sebagai satu ciri adanya tindakan sewenang-wenang. Ia bahkan menganggap pemerintah bertindak seperti diktator dengan meniadakan proses peradilan untuk membubarkan ormas dan proses peradilan adalah unsur penting untuk mencegah terjadinya kedzaliman, kediktatoran, pemerintah boleh menuduh Ormas akan tetapi Ormas boleh menolak akan tuduhan tersebut kalau menggunakan perppu ini dan dimana arena untuk menguji tuduhan tersebut dan tudingan tersebut.

Diterangkan Ismail pada saat ini Perppu Ormas telah efektif berlaku menggantikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013. Namun, aturan tersebut akan resmi menggantikan kedudukan UU 17/2013 setelah DPR menguji dan menerimanya dalam rapat paripurna. Surat pengantar Perppu dari pemerintah akan dibacakan dalam rapat paripurna terdekat. Selain itu DPR diberi kesempatan menguji Perppu dalam satu kali masuk masa sidang.

“Daftarkan segera diri anda bersama kami di jelasbola, proses daftar-deposit-withdraw yang mudah dan cepat 24 jam, hanya dengan deposit 50 ribu saja anda sudah bisa bergabung bersama JELASBOLA Agen Judi Online Terpercaya”

JELASBOLA POSTING BANNER

Silahkan Hubungi Costumer Service JELASBOLA
Kami Siap Membantu Anda 24 jam non-stop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *